Kartu Ucapan Lebaran 2010, Heboh ratusan ribu kartu ucapan lebaran Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan dan Wagub Jabar, Dede Yusuf tempo hari coba dijelaskan. Terlebih, gara-gara kartu itu, KPK lewat Wakil Ketua M Jasin meminta penjelasan pejabat Pemprov Jabar, salah satunya Sekda Lex Laksamana. Padahal niat Gubernur disebut hanya ingin bersilaturahmi.
Kartu Lebaran 2010, Menurut Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar, Yessi Esmiralda di Bandung, Selasa (7/9), pengadaan kartu lebaran itu tidak melanggar aturan yang ada. Prosesnya telah sesuai Permendagri No 25/2009 Tentang Pedoman Penyusunan APBD. Pengadaannya juga telah sesuai mekanisme lelang Keppres No 80/2003.
Meski demikian, Yessi menyebut bahwa hasil pertemuan dengan KPK Senin lalu belum menghasilkan kesimpulan. Lembaga pemberantasan korupsi itu akan mengkaji dahulu hubungan peraturan tersebut dengan Keppres No 42/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum bersikap.
"Kalau sudah selesai, KPK akan memberitahukan kesimpulannya kepada Pemprov Jabar, termasuk memberi penjelasan kepada media," tandasnya.
Pasca sorotan yang dialamatkan terhadap pengiriman kartu ucapan itu, Yessi menyebut bahwa pengadaan tersebut belum dilaksanakan pembayaran. Total sebanyak 350 ribu kartu lebaran itu siap disebar. Komposisinya terdiri dari 250 ribu atas nama Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan yang dilakukan melalui jasa pengiriman pos, sedangkan sisanya peruntukan Wagub Dede Yusuf. Bedanya, kartu sebanyak 100 ribu eksemplar itu dikirim melalui pramuka dan caraka.
Meski mencapai 350 ribu, Yessi menegaskan jumlah itu tidak banyak dibanding jumlah penduduk Jabar yang mencapai 43 juta jiwa. Lebih dari itu, dia menyebut telah terjadi efisiensi dalam nilai pengadaan kartu berikut proses pengirimannya. APBD Jabar sedianya menganggarkan masing-masing Rp 700 juta bagi pengadaan kartu dan perangko dengan total Rp 1,4 miliar.
"Setelah dilakukan tender dan kerjasama perangko dengan PT Pos, total pengadaan kartu Idul Fitri dan pengiriman adalah sebesar Rp 851.505.000, sehingga terdapat efisiensi Rp 548.495.000," jelasnya.
Gara-gara kartu lebaran itu yang kali pertama mencuat akhir Agustus lalu, sorotan dilayangkan ke pimpinan pemerintahan provinsi. Reaksi itu di antaranya datang lewat aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, tempat Ahmad dan Dede berkantor mengendalikan Pemprov Jabar.
Kartu Lebaran 2010, Menurut Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar, Yessi Esmiralda di Bandung, Selasa (7/9), pengadaan kartu lebaran itu tidak melanggar aturan yang ada. Prosesnya telah sesuai Permendagri No 25/2009 Tentang Pedoman Penyusunan APBD. Pengadaannya juga telah sesuai mekanisme lelang Keppres No 80/2003.
Meski demikian, Yessi menyebut bahwa hasil pertemuan dengan KPK Senin lalu belum menghasilkan kesimpulan. Lembaga pemberantasan korupsi itu akan mengkaji dahulu hubungan peraturan tersebut dengan Keppres No 42/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum bersikap.
"Kalau sudah selesai, KPK akan memberitahukan kesimpulannya kepada Pemprov Jabar, termasuk memberi penjelasan kepada media," tandasnya.
Pasca sorotan yang dialamatkan terhadap pengiriman kartu ucapan itu, Yessi menyebut bahwa pengadaan tersebut belum dilaksanakan pembayaran. Total sebanyak 350 ribu kartu lebaran itu siap disebar. Komposisinya terdiri dari 250 ribu atas nama Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan yang dilakukan melalui jasa pengiriman pos, sedangkan sisanya peruntukan Wagub Dede Yusuf. Bedanya, kartu sebanyak 100 ribu eksemplar itu dikirim melalui pramuka dan caraka.
Meski mencapai 350 ribu, Yessi menegaskan jumlah itu tidak banyak dibanding jumlah penduduk Jabar yang mencapai 43 juta jiwa. Lebih dari itu, dia menyebut telah terjadi efisiensi dalam nilai pengadaan kartu berikut proses pengirimannya. APBD Jabar sedianya menganggarkan masing-masing Rp 700 juta bagi pengadaan kartu dan perangko dengan total Rp 1,4 miliar.
"Setelah dilakukan tender dan kerjasama perangko dengan PT Pos, total pengadaan kartu Idul Fitri dan pengiriman adalah sebesar Rp 851.505.000, sehingga terdapat efisiensi Rp 548.495.000," jelasnya.
Gara-gara kartu lebaran itu yang kali pertama mencuat akhir Agustus lalu, sorotan dilayangkan ke pimpinan pemerintahan provinsi. Reaksi itu di antaranya datang lewat aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, tempat Ahmad dan Dede berkantor mengendalikan Pemprov Jabar.
0 comments:
Posting Komentar